Lintas FKWI INHIL - HM Wardan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ingin meninggalkan cara lama dalam pengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Lintas FKWI INHIL -  HM Wardan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ingin meninggalkan cara lama dalam pengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Cara lama yang dimaksud ialah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan hasil pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah

Cara lama ini memang sering ditemui dalam pengelolaan APBD, baik oleh Bupati, Wali Kota maupun Gubernur termasuk juga di Kabupaten Inhil. Misalnya, kalau ada anggaran sekitar Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas terkait yang digunakan sebagai sebuah kebijakan dalam politik anggaran, ujar Bupati seusai pertemuan Bupati dan Wali Kota se - Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Senada dengan Presiden, Bupati menilai, penggunaan anggaran hendaknya di lokasikan pada sesuatu yang bermanfaat lebih terhadap masyarakat kecil yang luas, seperti pembangunan infrastruktur.

Setelah ini, Bupati juga akan merencanakan untuk melakukan pendekatan dengan DPRD Inhil agar dapat menyetujui program - program yang diajukan tersebut.

Dengan DPRD selaku mitra strategis Pemkab, harus dilakukan pendekatan - pendekatan sesialisasi persuasif dalam upaya meminta persetujuan atas segala program pembangunan yang akan dilakukan. Saya harap mereka (DPRD Inhil, red) mau dan bisa mengerti, ujar Bupati Inhil.Hilirisasi Kelapa Mampu Ciptakan Industri Padat Karya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan agar para pemimpin daerah agar memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan lapangan kerja. Oleh karena itu, Bupati berniat untuk lebih gencar dalam penggalakan program pada sektor perkebunan kelapa rakyat dengan langkah hilirisasi kelapa guna menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Langkah hilirisasi kelapa dinilai akan mampu menciptakan industri yang padat karya sekaligus menjadi 'lokomotif' perekonomian masyarakat daerah inhil ini.

Pengembangan industri kelapa sebagai industri padat karya, seperti yang sudah kita ketahui bersama telah lama dilakukan di Kabupaten Inhil. Langkah konkret yang kita ambil dalam upaya mengembangkan salah satunya dengan cara mendatangkan investor, baik investor domestik maupun investor dari luar negeri, ujar Bupati.

Melalui industrialisasi kelapa oleh para investor nanti, Bupati meyakini akan tercipta lapangan kerja yang sangat luas, khususnya bagi masyarakat setempat sehingga kesulitan dalam  mengakses lapangan pekerjaan sebagai sebuah problema klasik akan dapat teratasi.

Konsepsi ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ketika sejumlah investor telah menanamkan modalnya untuk pengenbangan industri berbasis kelapa, maka tenaga kerja lokal akan bisa terserap dan berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran karena sektor ini merupakan industri padat karya, ujar Bupati.

Sebelumnya, berkenaan dengan persoalan perekonomian, Presiden berpesan agar para pemimpin daerah trus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di daerahnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah masing-masing. Daerah-daerah itu, antara lain adalah Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Ketiga kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan nikel dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.

Kepala daerah sering tidak melihat adanya inflasi dari waktu ke waktu. Hati-hati masalah inflasi. Bapak, Ibu boleh senang di Kabupaten Mimika (pertumbuhan ekonomi) 12 persen, tapi kalau inflasinya 15 persen tidak ada artinya. Hati-hati dengan inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembako, ujar Presiden.

Sedangkan kabupaten/kota yang  memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, yaitu Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, Kota Cilegon juga 4,3 persen.

Semuanya sudah di bawah 10, ini bagus sekali, ujar Presiden. Artinya kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah nya masing-masing.

Untuk diketahui, inflasi di Indonesia di tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, artinya terus turun. Tahun 2017 perkiraan kita mungkin 3,7-3,8 persen, artinya masih di bawah 4 persen, ujar Presiden Indonesia.(HERMAN)