Sabtu, 29 November 2025

R. Riki Sanjaya Putra Ketua FKWI Inhil Geram: Candaan Tak Berpendidikan dan Dugaan Suap Media Guncang Marwah DPRD Inhil.

Lintas FKWI INHIL— Polemik politik di tubuh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir kembali memanas. Setelah beredar luas tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari grup internal salah satu fraksi, publik kini menyoroti etika komunikasi para wakil rakyat, terutama terkait dugaan candaan tak pantas mengenai profesi wartawan serta dugaan upaya memengaruhi pemberitaan melalui iming-iming uang miliaran rupiah.Minggu (30/11/2025)

Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Inhil periode 2025–2028 sekaligus wartawan senior, R. Riki Sanjaya Putra, menyampaikan kekecewaan mendalam atas beredarnya percakapan bernada merendahkan profesi wartawan. Ia menilai candaan yang menjadikan media sebagai objek lelucon menggambarkan rendahnya pemahaman sebagian anggota dewan terhadap marwah profesi pers.

“Kalau suka membuat lelucon yang tidak berpendidikan, mundur saja jadi anggota dewan. Wartawan itu bukan bahan candaan, bukan tempat melampiaskan gurauan yang tidak mencerminkan intelektualitas seorang pejabat publik,” tegas Riki Sanjaya

Dalam tangkapan layar percakapan yang viral itu, tampak nama Hj Darnawati, anggota DPRD Inhil sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil, yang menulis pesan bernada candaan namun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menyebutkan keinginan untuk “membayar” media agar mengangkat pemberitaan yang mendukung kebijakan tertentu.

“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yg mengangkat berita… sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya dalam percakapan tersebut.

Meski disampaikan dengan nada bercanda, publik menilai pesan itu melukai prinsip independensi pers dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hubungan etis antara lembaga politik dan media massa.

Percakapan lain yang ditujukan kepada Hj Tina Triana, anggota DPRD dari Fraksi PPP, bahkan semakin memperkeruh suasana. Di dalamnya, Darnawati menyebutkan kalimat:
“Klu tak ada yg setuju tin… gk pa’… kita aja berdua yg dekati beliau… hitung” nanti kita dikasih 5 M seorang ya tin.”

Tina Triana pun membalas dengan nada yang dinilai memperkuat dugaan percakapan bernuansa transaksional.
“Ia kak aji… Buat aja berita jg nanti, yang penting tidak perkda mampos. Kita nanti tak begaji,” tulis Tina.

Menariknya, dalam percakapan itu juga muncul suara berbeda dari Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB. Ia menyampaikan sikap tegas menolak praktik pembayaran media.

“Salah Ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang saja ke media, pasti dinaikkannya berita,” tulis Padli.

Sikap Padli mendapat apresiasi dari sejumlah insan pers karena dinilai mencerminkan pemahaman yang benar tentang fungsi pers sebagai mitra kontrol sosial, bukan alat transaksi politik.

Munculnya angka “5 miliar” dalam percakapan itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Publik menilai candaan tersebut bisa mengindikasikan adanya hal yang lebih serius.

Riki Sanjaya menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak boleh menyepelekan percakapan semacam itu.

“Pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api. Angka 5 miliar itu bukan lelucon jika ternyata ada praktik memuluskan langkah-langkah yang mencurangi APBD dan amanah masyarakat. APH jangan memandang ini sebagai candaan. Jika ada penyalahgunaan wewenang, tindak tegas. Kami menunggu,” ujarnya.

Riki juga mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil untuk segera memanggil para pihak yang terlibat, memberikan sanksi, dan menunjukkan bahwa lembaga legislatif menjaga martabatnya.

“Anggota dewan harus menjaga kehormatan lembaga. Jika ada yang mempermalukan marwah dewan dengan candaan murahan dan berpotensi merusak citra publik, BK wajib bertindak. Ini bukan hanya soal integritas pribadi, tapi wibawa lembaga,” tegasnya.

Kasus ini semakin menunjukkan pentingnya integritas pejabat publik dalam berkomunikasi, baik dalam ruang formal maupun percakapan pribadi. Di tengah meningkatnya sensitivitas politik dan kepercayaan publik yang terus menurun terhadap elit politik, setiap ucapan memiliki konsekuensi besar. Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari DPRD Inhil dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa dugaan ini tidak menjadi drama yang hilang ditelan waktu. Tim

Kamis, 27 November 2025

Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir Resmi Aktif, Raja Riki Sanjaya Putra Ditunjuk Jadi Ketua FKWI Inhil.



TEMBILAHAN - Setelah sekian lama vakum dan dinilai tidak memiliki arah yang jelas, Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) kini resmi kembali aktif. Berdasarkan akta notaris serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, struktur kepengurusan FAWI telah selesai disusun dan difinalisasi sesuai kebijakan Dewan Pendiri. 

    Nama  pengurus dan pengawas FKWI 
 
1.raja Riki Sanjaya putra sebagai ketua FKWI 

2.zulkarnain sebagai sekretaris FKWI 

3.Firdaus sebagai bendahara FKWI 

4 andang Yudiantoro sebagai pengawas FKWI 

5 jonnar lomban Gaol sebagai pengawas FKWI 

Dalam keputusan tersebut, Dewan Pendiri FKWI menetapkan Raja Riki Sanjaya Putra sebagai Ketua FKWI Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini seluruh legalitas organisasi telah dinyatakan lengkap, dan FKWI hanya menunggu keputusan Dewan Pendiri untuk agenda pelantikan resmi. 


Siap Satukan Wartawan di Inhil.
Dalam keterangannya, Raja Riki Sanjaya Putra menegaskan bahwa FKWI hadir sebagai wadah pemersatu wartawan, bukan wadah yang menimbulkan perpecahan. 

Selama ini banyak wartawan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan terbentuk kelompok-kelompok tertentu. Wartawan itu pilar ke-4 sesuai Undang-Undang Pers. Jadi kita harus saling bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan,” tegas Riki. 

Adapun yang menjadi fokus dirnya dalam memimmpin organisasi ada memperjuangkan hak wartawan, terutama mereka yang belum memiliki wadah resmi atau perlindungan organisasi.
Program prioritas FKWI mencakup
Memerjuangan fasilitas untuk wartawan yang belum memiliki organisasi atau perusahaan media. 


Mendorong realisasi bantuan rumah subsidi untuk wartawan.Menjalin kerja sama dengan pemerintah, perusahaan dan stakeholder daerah. Selanjutnya, penguatan kompetensi wartawan melalui pelatihan dan sertifikasi.Kami ingin wartawan di Inhil mendapatkan perhatian. FKWI akan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar wartawan punya peran, perlindungan, dan kesejahteraan,” tambahnya. 

Dorong Kolaborasi Demi Kemajuan Daerah.
Riki juga menyoroti posisi Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai masih tertinggal dibanding beberapa kabupaten lain di Provinsi Riau. Menurutnya, pers harus menjadi bagian dari pembangunan daerah. 

Banyak kabupaten lain di Riau yang lebih maju. Inhil bisa berkembang jika semua elemen bersatu. Tidak perlu saling menyalahkan, tetapi harus berkolaborasi,” ujarnya. 

Dengan legalitas yang telah lengkap dan struktur kepengurusan baru, FKWI menargetkan pelantikan dilakukan dalam waktu dekat. Organisasi ini akan fokus pada profesionalitas, kehormatan, dan kesejahteraan wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir. 

Sementara itu, Dewan Pendiri FKWI Andang Yudiantoro mengatakan organisasi harus dijalankan secara profesional, untuk itu memberikan pesan khusus kepada pengurus yang dipimpin Riki. 

"Selama ini FKWI tidak jelas arah dan kegiatannya. Saya minta FKWI jangan dijadikan organisasi untuk kepentingan pribadi. Harus tahu fungsi organisasi wartawan sesuai aturan dan anggaran dasarnya,” tegasnya. 

Ia berharap di bawah kepengurusan baru, FKWI dapat berjalan sesuai fungsi organisasi pers dan menjadi wadah yang benar-benar memberi manfaat bagi seluruh wartawan di Indragiri Hilir.

facebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button

Senin, 24 November 2025

kepala desa Tanjung Melayu kecamatan Kuindra kab Indragiri hilir pada tahun 2024/2025 menuai sorotan masyarakat

Program Ketahanan Pangan desa Tanjung Melayu kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra)pada tahun 2024/2025 yang lalu menuai sorotan. Padahal anggaran yang dialokasikan kesana cukup besar, yakni Rp 487.855.800,00

Ke tidak teguknya kepala desa Tanjung Melayu tentang dana desa membuat publik bertanya kemana sebenarnya dana desa yg seharusnya di gunakan untuk kepentingan desa. 

Sedangkan warga lainnya mengatakan, semua proyek di desa ditangani oleh Kades. Sedangkan perangkat desa lainnya hanya, hanya sebagai pelengkap dan tukang stempel untuk administrasi. "Mulai dari belanja untuk ketahanan pangan, dan semua proyek ditangani oleh Kades," jelasnya lagi. 

Dari sana warga menduga ada dugaan penyelewengan dan mark up anggaran desa. Untuk warga meminta kepada Inspektorat dan Kejaksaaan Kabupaten Inhil untuk memeriksa Kades atas pelaksanaan dana desa selama ini. 

Untuk diketahui, APBDes desa Tanjung Melayu tahun anggaran 2024/2025 pendapatan  Rp 1,544.461.102,47 dan belanja Rp 1.542.070.702,47devisit Rp633.391.632,47 Dialokasikan untuk Bidang embinaan kemasyarakatan Rp 1.027.048.409. Bidang Pembinaan pelaksanaan pembangunan desa Rp 420.237.450,00 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Rp 169.121.620,00 dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 211.320.000,00 dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak desa Rp 108.000.000,00

Sementara itu Kepala Desa Tanjung Melayu saat dikonfirmasi media tidak menjawab dan tidak merespon